Paripurnadi gedung DPDR Bengkalis yang didilaksanakan Rabu malam (3/2) lalu dan dihadiri 27 anggota DPRD tersebut, dipimpin wakil Ketua DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan, Ali Akbar. "Sesuai surat Pemerintah Provinsi Riau No. 900/Keu/03.03.a, tanggal 29 Januari 2010 lalu, pembayaran gaji dan tunjungan bagi CPNS dan PNS di Kabupaten

Pembukaan – Sebagai seorang HR Manager dengan pengalaman 10 tahun, saya seringkali mendapat pertanyaan tentang gaji anggota DPRD Kabupaten Bengkalis. Sebagai warga negara yang baik, kita perlu mengetahui bagaimana penghasilan para wakil rakyat tersebut dan bagaimana cara mereka mendapatkannya. Dalam artikel ini, saya akan mengupas secara detail tentang topik ini dari perspektif seorang HR Manager. Sebelum kita membahas lebih lanjut, perlu diketahui bahwa gaji anggota DPRD Kabupaten Bengkalis berbeda dengan gaji anggota DPRD di daerah lain. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami perbedaan ini agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sumber bing Gaji anggota DPRD Kabupaten Bengkalis terdiri dari beberapa komponen, di antaranya gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, tunjangan daerah, dan tunjangan lainnya. Gaji pokok anggota DPRD Kabupaten Bengkalis saat ini sebesar Rp per bulan. Selain itu, anggota DPRD juga mendapatkan tunjangan jabatan sebesar 70% dari gaji pokok, tunjangan kinerja sebesar 30% dari gaji pokok, tunjangan daerah sebesar Rp per bulan, dan tunjangan lainnya seperti tunjangan keluarga dan tunjangan transportasi. Untuk mendapatkan gaji tersebut, anggota DPRD Kabupaten Bengkalis harus memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya harus hadir dalam setiap rapat paripurna dan komisi, harus aktif dalam kegiatan legislasi, dan harus memenuhi kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perlu diketahui juga bahwa gaji anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dapat berubah setiap tahunnya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah. Oleh karena itu, penting bagi anggota DPRD untuk selalu memantau perubahan-perubahan tersebut agar tidak terjadi kesalahan dalam penghitungan gaji. Cara Mendapatkan Gaji Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Untuk mendapatkan gaji anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, anggota DPRD harus mengajukan permohonan gaji ke bagian keuangan setiap bulannya. Permohonan gaji harus disertai dengan bukti kehadiran dalam rapat paripurna dan komisi serta bukti-bukti lainnya yang diperlukan. Setelah permohonan gaji disetujui oleh bagian keuangan, gaji akan ditransfer ke rekening anggota DPRD pada tanggal yang telah ditentukan. Penting bagi anggota DPRD untuk memastikan bahwa data rekening yang mereka berikan sudah benar dan valid agar tidak terjadi kesalahan dalam proses transfer gaji. Perlu diketahui juga bahwa gaji anggota DPRD Kabupaten Bengkalis tidak dapat dipotong atau dikurangi kecuali atas persetujuan anggota DPRD tersebut. Oleh karena itu, penting bagi anggota DPRD untuk memahami hak dan kewajiban mereka terkait dengan gaji yang mereka terima. Tantangan dalam Mendapatkan Gaji Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Meskipun gaji anggota DPRD Kabupaten Bengkalis tergolong cukup besar, namun terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh anggota DPRD dalam mendapatkan gaji tersebut. Salah satu tantangan tersebut adalah ketidakaktifan dalam kegiatan legislasi yang dapat mengakibatkan pengurangan tunjangan kinerja. Selain itu, anggota DPRD juga harus memenuhi persyaratan kehadiran dalam rapat paripurna dan komisi yang cukup ketat. Jika anggota DPRD tidak hadir dalam rapat tersebut, maka gaji mereka dapat dipotong sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terakhir, anggota DPRD juga harus memastikan bahwa data-data yang mereka berikan kepada bagian keuangan sudah benar dan valid agar tidak terjadi kesalahan dalam proses transfer gaji. Hal ini dapat menjadi tantangan bagi anggota DPRD yang kurang teliti dalam mengurus administrasi keuangannya. Peran HR Manager dalam Pengelolaan Gaji Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Sebagai seorang HR Manager, saya melihat bahwa pengelolaan gaji anggota DPRD Kabupaten Bengkalis memerlukan peran yang sangat penting dari bagian keuangan dan administrasi. Hal ini karena gaji anggota DPRD Kabupaten Bengkalis terdiri dari beberapa komponen yang harus dihitung dengan teliti dan akurat. Selain itu, HR Manager juga dapat membantu anggota DPRD dalam memahami hak dan kewajiban mereka terkait dengan gaji yang mereka terima. HR Manager dapat memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang peraturan dan kebijakan terkait dengan gaji anggota DPRD Kabupaten Bengkalis sehingga anggota DPRD dapat memenuhi kewajiban mereka dengan baik. Terakhir, HR Manager juga dapat membantu bagian keuangan dalam memastikan bahwa data-data yang diberikan oleh anggota DPRD sudah benar dan valid. Hal ini dapat menghindari terjadinya kesalahan dalam proses transfer gaji dan memastikan bahwa anggota DPRD mendapatkan gaji yang sesuai dengan hak mereka. Saya Eka Sulistiyana, seorang penulis blog pendidikan yang percaya bahwa pengetahuan adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan. Dalam tulisan-tulisan saya, saya berbagi informasi tentang berbagai topik pendidikan Saya Eka Sulistiyana, seorang penulis blog pendidikan yang percaya bahwa pengetahuan adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan. Dalam tulisan-tulisan saya, saya berbagi informasi tentang berbagai topik pendidikan

BENGKALIS – Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Kabupaten Bengkalis, Sabtu, 9 Agustus 2019 mengelar rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi dan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis pada pemilihan umum tahun 2019. Rapat yang langsung dipimpin Ketua KPUD Fadhillah Al Mausuly dan dihadiri Bupati Bengkalis yang diwakili Asisten Pemerintahan Hj Umi Kalsum dan Kapolres Bengkalis AKBP Yusup Rahmanto tersebut, ditaja di gedung daerah Datuk Laksamana Raja Dilaut. Pada pleno tersebut ditetapkan 45 orang terpilih anggota DPRD Kabupaten Bengkalis periode 2019-2024. Sesuai hasil pleno tersebut, Partai Keadilan Sejahtera PKS dan Partai Golkar, sama-sama memperoleh 8 kursi. Namun PKS unggul dalam total perolehan suara. Keunggulan ini menjadikan salah satu dari 8 anggota DPRD terpilih dari PKS tersebut akan menjadi Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis 2019-2024. Selanjutnya, Partai Amanat Nasional PAN, Partai Demokrasi Indonesia PDI Perjuangan dan Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra, sama-sama mendapat 6 kursi. Lalu, Partai Kebangkitan Bangsa PKB dan Partai Nasional Demokrat NasDem sama-sama 3 kursi. Selanjutnya, Partai Demokrat 2 kursi. Sedangkan Partai Persatuan Pembangunan PPP, Perindo, dan Partai Bulan Bintang PBB sama-sama hanya 1 kursi. Berdasarkan Daerah Pemilihan Dapil, 45 calon anggota DPRD terpilih tersebut berasal dari Dapil Bengkalis I Kecamatan Bengkalis dan Bantan 10 orang. Lalu, Dapil Bengkalis II Bukit Batu, Siak Kecil dan Bandar Laksamana 5 orang dan Dapil Bengkalis III Pinggir dan Talang Muandau 7 orang. Selanjut, Dapil Bengkalis IV Mandau 12 orang, Dapil Bengkalis V Bathin Solapan 7 orang dan Dapil Bengkalis VI Rupat dan Rupat Utara 4 orang. Adapun nama-nama 45 anggota DPRD terpilih berdasarkan partai politik pengusung dan Dapil-nya adalah Partai Keadilan Sejahtera, terdiri dari Hj. Zahraini, B, MP Dapil I, Susianto DR III, H. Khairul Umam, Lc. IV, Giyatno IV, H. Abi Bahrun, IV, H. Adri, SE IV, Ir. H. Samsu Dalimunthe V dan Sanusi, SH, MH V Partai Golkar, yaitu Ruby Handoko alias Akok Dapil I, Rahmah Yenny, II, Al-Azmi III, Asmara III, Septian Nugraha IV, Syafroni Untung, SH IV, Hendri, V dan Syahrial, ST VI Partai Amanat Nasional, terdiri dari H. Zamzami, SH Dapil I, Zuhandi, II, Indrawansyah IV, Syaiful Ardi IV, Rianto V dan H. Abdul Kadir, VI. PDI Perjuangan, yaitu Sofyan, Dapil I, Febriza Luwu II, Erwan, III, Kaderismanto IV, Simon Lumban Gaol V dan Ferry Situmeang, SE VI. Partai Gerindra, terdiri dari Drs. H. Arianto, MP Dapil I, Drs. Elman II, Adihan, SH III, Andi Fahlevi IV, Romel Sinalsal, SP V dan Zamzami Harun, ST VI. Partai NasDem, yakni Askori, Dapil I, Mustar J Ambarita III, dan Rosmawati Sinambela, IV. Partai Kebangkitan Bangsa, terdiri dari Irmi Syakip Arsalan, Dapil I, Sugianto II dan Surya Budiman V. Partai Demokrat, yakni dr. Morison Bationg Sihite Dapil I dan Nanang Haryanto, IV. Sedangkan untuk Partai Persatuan Pembangunan yakni Firman Dapil I. Sementara Partai Bulan Bintan H. Mawardi Dapil I. Dan terakhir dari Partai Perindo, yakni Laurensius Tampubolon Dapil III DISKOMINFOTIK

GajiAnggota Dprd Bengkalis. Rencana usulan kenaikan gaji anggota dprd dki jakarta menjadi rp 8,38 m per tahun menuai polemik di masyarakat. Dengan demikian, anggota dprd jogja mendapat gaji sekitar 20 kali dari ump. Website resmi dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bengkalis riau, indonesia. Sehingga, nominal gaji anggota dprd

Le Togo traverse une crise, même si les autorités s’échinent à ne pas le reconnaître. Mais est-ce pour autant que les salaires ne doivent plus connaître de tendance haussière ? Alors que la pauvreté et la misère sont ambiantes dans tous les coins et recoins du Togo, les fainéants députés togolais s’octroient une indécente augmentation de 85% de salaire. Qu’ils soient du pouvoir ou de l’ opposition », ces élus» du peuple ne sont à l’Assemblée nationale que pour se goinfrer et faire des affaires au détriment de leur employeur, le peuple togolais. Que vous voulez-vous, les autres branches de l’Exécutif du pays sont aussi pourries La présidence est un marigot de crocodiles dont le gros est Faure Gnassingbé lui-même. La justice, elle, est à vendre au prix offrant. Pouaf ! Quel pays ! Caricature Donisen Donald / Liberté Les députés ont vu leurs émoluments revus à la hausse depuis fin février, ce qui peut paraître incompréhensible pour certains. Mais ont-ils des raisons de se servir », étant donné qu’ils sont ceux qui votent les budgets ? Sous quels angles doit-on analyser cette augmentation de salaires et que doit attendre d’eux le peuple qui les a élus pour défendre ses intérêts? 85% d’augmentation de salaire, tel est le constat établi en consultant les indemnités des députés depuis fin février 2016. Désormais, tous ceux qui percevaient FCFA d’indemnités, touchent FCFA. Est-ce trop ? Est-ce trop peu ? Le constat est là. L’augmentation doit paraître démesurée ; seulement, il doit arriver un temps où les textes de loi qui existent, soient respectés. En effet, la loi organique n° 96-001/PR du 2 février 1996 composée de dix-sept articles regroupés en quatre chapitres et accompagnée d’une annexe de sept articles disponible dans le Journal Officiel du 9 février 1996 a consacré la revalorisation des émoluments des représentants du peuple, et si cette année il a été décidé que cette loi soit mise en application, il ne doit pas y avoir de quoi déclencher un tsunami dans le pays. Car pour ceux qui l’ignorent, depuis 2008, la situation salariale des fonctionnaires, puis des ministres a été revue. Mais aucun bruit n’a été fait autour de la chose. Les députés pour qui la même mesure est prévue devront-ils s’en passer, eux qui représentent le peuple? Ils ont juste, comme le prescrivent les textes, aligné leurs indemnités, conformément à la loi qui prévoit également qu’ils bénéficient de privilèges. Mais savez-vous par exemple que les députés voyagent en classe économique alors que la loi prévoit qu’ils soient en première classe et en classe affaires, du fait des desiderata du ministre Ayassor qui, lui, voyage toujours en première classe et n’hésiterait pas à rentrer dans le cockpit des pilotes si son rang » le lui permettait? Pour avoir approché certains élus, on a appris que dans l’orthodoxie fonctionnelle de l’Assemblée nationale, l’institution devrait disposer d’un budget autonome de fonctionnement, ce qui permettrait d’en user selon son règlement financier. Mais du fait des coupes drastiques et injustifiées du ministre Adji Otèth Ayassor – à qui, selon des informations, la présidente d’un groupe parlementaire aurait dit, lors du dernier collectif budgétaire, qu’à l’allure où il dit gérer les finances du pays, viendra un moment où même les élus de son propre parti rejetteront des textes de loi qu’il leur présentera-, le règlement financier de l’Assemblée nationale n’est pas respecté. A en croire un élu du peuple, cette situation aurait été évoquée dans les instances parlementaires supérieures comme l’Assemblée parlementaire francophone APF et l’Union interparlementaire UIP au sein desquelles le Togo devient la risée des autres. A titre d’exemples, il nous a été rapporté par des députés dépités par l’attitude du ministre à la rigueur sélective qu’au Gabon, non seulement les députés perçoivent au moins 4 millions d’indemnités, mais en plus, disposent annuellement de 10 millions de FCFA pour exécuter de mini projets dans leurs localités d’origine. Au Ghana à côté, c’est dollars annuel. Mais les députés togolais reçoivent une dotation de… FCFA par an pour réaliser des mini-projets! Le code financier a également prévu que les groupes parlementaires disposent d’assistant parlementaire rétribué pas l’Assemblée nationale ; mais à ce jour, ce sont des députés qui déboursent personnellement pour payer les émoluments des assistants. Autre réalité, les véhicules de fonction ne sont pas un droit. Seuls les membres du bureau de l’Assemblée nationale, les présidents de groupes parlementaires et les membres des commissions y ont droit. Conclusion, il existe au Togo des députés qui se rendent à l’Assemblée nationale juchés sur des motos. Parce que le prêt de 4 millions à eux alloués pour leur installation, ne peut pas tout couvrir, encore qu’il est remboursable durant la mandature. Un député nous a confié que rien que pour la dernière rentrée universitaire, il a reçu 63 sollicitations pour les frais de scolarité. Voilà ce que vivraient des députés. Alors, 85% ou 100% d’augmentation, du moment que la loi le prévoit, on doit s’y plier. Le respect de la loi qu’on s’est prescrite est liberté ». Mais la fonction de député a des exigences, pas seulement des privilèges, messieurs les députés ! Si les élus du peuple sont prompts à relever les restrictions dont ils sont l’objet pour justifier cette augmentation, le peuple qui les a élus est loin d’être satisfait par le volume de travail qu’ils produisent, à commencer par l’omerta sur les débats à l’Assemblée nationale. Aucun député n’est élu par le pouvoir exécutif, mais ceux du parti au pouvoir semblent tétanisés lorsqu’il s’agit d’appeler un chat un chat alors qu’il est écrit que tout mandat impératif est nul. Ceux de l’opposition, lorsqu’il s’agit des questions politiques, étaient prompts à convoquer des conférences de presse, mais depuis les révélations qui se font dans les médias sur la gestion économique approximative des ressources du pays, pas une seule conférence de presse pour prendre le peuple à témoin du refus d’un ministre à venir répondre de ses actes. Le dernier crime économique concerne la Compagnie énergie électrique du Togo Ceet que l’ancienne direction a contribué à mettre à genou financièrement. Des ministres ont justifié les retards des travaux de sociétés par des intempéries. Quel député ou groupe parlementaire a communiqué sur la démarche entreprise pour connaître la vérité ? L’article 74 de la Constitution rappelle au président de la République de faire annuellement l’état de la nation au peuple. Quel député ou groupe parlementaire a-t-il une fois interpellé le président de la République via celui de l’Assemblée sur cet état de chose, et quelle a été sa réponse ? En supposant que tous les 91 députés soient au même niveau d’indemnité, ce qui n’est pas vrai, ce sont au plus bas mot 655,2 millions de FCFA qui s’ajouteront aux émoluments des élus du peuple. Un effort plus conséquent leur est demandé pour une meilleure défense des intérêts communs et une reddition plus visible. Autrement, la fin de l’actuelle législature est pour 2018, et il reviendra aux citoyens de sanctionner tel député et de renouveler sa confiance à tel autre. Et c’est seulement à l’œuvre qu’on reconnaîtra l’effort produit par chacun des députés et chaque groupe parlementaire. Si pour leur augmentation d’indemnités, ils ont pu s’entendre pour faire passer la loi, on veut croire que dans l’intérêt supérieur du peuple togolais et non l’intérêt partisan d’un parti, ils prendront de la hauteur pour se départir de considérations futiles pour arrimer le pays à la locomotive du progrès. Source [05/04/2016] Abbé Faria, Liberté

TUNJANGAN- PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD. 2020. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD. 2020/ No. 1. Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan

Politique C’est une question presque taboue quel est le salaire des députés ? Dans de nombreux pays du continent, l’information n’est pas publique. Jeune Afrique » a mené l’enquête, et les résultats révèlent des disparités parfois abyssales. Réservé aux abonnés 27 septembre 2021 à 1530 Mis à jour le 17 novembre 2021 à 1115 Vingt-huit fois plus que le salaire moyen. C’est, en moyenne, la différence entre ce que gagnent les députés africains – sans compter leurs éventuelles primes – et le revenu de leurs administrés. Mais ce chiffre cache de très fortes disparités celles relatives aux salaires des élus des différents pays, et celles qui existent entre le niveau de vie des députés et celui des populations qu’ils représentent. Un député nigérian touche plus du double du salaire d’un député européen Au Maghreb, l’indemnité de base de celles et ceux qui siègent au Parlement avoisine 1 900 dollars par mois ; en Tunisie, cependant, il n’est que de 780 dollars. En Afrique centrale, les élus peuvent gagner jusqu’à 120 fois plus que leurs administrés, comme c’est le cas en RDC. Le record est détenu par les élus nigérians, qui touchent pas moins de 9,3 millions de nairas par mois, plus de 22 000 dollars. C’est plus du double du salaire d’un député européen, qui perçoit 8 995 euros 10 500 dollars, soit 3,5 fois le revenu moyen dans la zone, ce qui représente trois fois plus que le revenu mensuel moyen en France et treize fois plus que celui évalué en Bulgarie. 5 700 dollars par mois Des chiffres qui sont à mettre en perspective, en outre, avec les primes et allocations dont bénéficient les élus. Qu’il s’agisse d’espèces sonnantes et trébuchantes ou d’avantages en nature, elles peuvent parfois doubler les revenus perçus, voire plus. Dans le cas du Gabon, par exemple, les primes – fonds de souveraineté, frais de compte-rendu et de transport – font déjà grimper le salaire à environ 5 700 dollars par mois. Et ce, sans compter les frais de session 70 dollars par jour et les avantages connexes, dont le passeport diplomatique, le véhicule de fonction, l’accès à l’assurance maladie et à un régime de retraite spécial. À Lire Algérie les députés sont-ils vraiment trop payés ? En RDC, où les députés sont payés 5 500 dollars par mois alors que le revenu moyen brut mensuel est de 47 dollars, la récente polémique sur les 500 jeeps » mises à leur disposition a, sans surprise, créé la polémique. Il n’existe actuellement aucune base de données sur les salaires des députés africains. Pour établir le comparatif ci-dessous, les journalistes de Jeune Afrique et de The Africa Report ont mené l’enquête auprès des élus, de la Côte d’Ivoire au Mali en passant par le Nigeria, la RDC et le Maroc. Voici la revue des revenus, pays par pays DéputésV8_Plan de travail 1 Le devoir d'informer, la liberté d'écrire. Jeune Afrique est un média indépendant depuis 1960. Nous croyons qu'une information libre et de qualité est indispensable à la vie démocratique. Nous sommes experts de nos sujets et proposons une information vérifiée et traitée en profondeur. Choisissez la référence de l'information politique du continent.​

. 428 151 224 389 247 45 139 171

gaji anggota dprd kabupaten bengkalis